CloseMenu
CloseMenu
Program 3in1, Ilmu Komunikasi UB Gandeng University of Malaya
BICMES FISIP UB Ulas Future Studies sebagai Kajian Global
Universitas Brawijaya Beri Solusi Konkret, Bentuk Tim Digital Marketing untuk Desa Wisata Gubugklakah
SMA 5 Balikpapan dan SMA AL-Hikmah Banyuwangi Serentak Kunjungi FISIP UB
Ketua Departemen Ilmu Komunikasi UB Bicara Jabfung di Aspikom
FISIP UB Resmikan Gerai Entrepreneur Mahasiswa, Dorong Semangat Wirausaha di Kampus

Pesan untuk Menteri Baru, Pakar Pemerintahan UB: Butuh Intelijen Perdagangan

Dua Menteri baru telah dilantik oleh Presiden RI Jokowi, Rabu (15/6/2022) lalu. Menteri Perdagangan saat ini dijabat oleh Zulkifli Hasan. Sementara Menteri ATR/BPN dijabat oleh Hadi Tjahjanto.

Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari Ph.D menyarankan Menteri Perdagangan harus gerak cepat menangani kondisi saat ini salah satunya dengan menggerakkan intelijen perdagangan.

“Intelijen perdagangan ini penting mendeteksi apa-apa saja yang terjadi di pasar. Jangan lupa pula kita punya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mereka Lembaga formal dan bisa untuk dimanfaatkan oleh Menteri Perdagangan,” jelasnya, Jumat (17/6/2022).

Menurut Wawan, Menteri Perdagangan tidak akan bisa jalan sendiri karena itu perannya juga butuh bantuan seperti Menteri Pertanian. Kemudian Kepolisian yang bisa membantu agar tidak ada hal yang menyimpang.

“Kejaksaan juga bisa. Kementerian Perdagangan harus harmonis dengan Lembaga lain dan bis abaca situasi pasar,” sambung Wawan.

Pekerjaan rumah terbesar Menteri Perdagangan kata Wawan Sobari tentu soal minyak goreng dan harga sembako.

“Tentu yang jadi perhatian sekarang di Kementerian Perdagangan adalah mafia minyak goreng. Dan kita semua sudah tahu ternyata orang dalam yang bermain. Jadi kelangkaan yang sempat terjadi bukan karena bahan baku tapi karena ada penyimpangan,” tegas pakar pemerintahan ini.

“Selain soal mafia minyak goreng tentu harga sembako menjadi pekerjaan rumah yang lain. Ini penting karena pasca pandemi Indonesia butuh kecepatan lebih dalam pemulihan ekonomi,” sambung Wawan Sobari.

Sementara untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Wawan Sobari meminta Menteri baru fokus pada reformasi agraria yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi yaitu soal tanah sosial yang dibagikan untuk rakyat.

“Program ini jangan sampai di level paling bawah ada penyimpangan. Misalkan ada beberapa kasus sertifikat tidak sampai ke tangan penerima. Belum lagi ada kasus lain untuk mendapat sertifikat harus membayar,” ucap alumni Doktor di Flinders University of South Australia ini.

Dengan hadirnya Hadi Tjahjanto menurut Wawan maka ada pengalaman militer ditambah relasi beliau yang akan membantu merealisasikan program tersebut.

“Beliau kan paham bagaimana bekerja sama dengan apparat. Tidak hanya pendekatan bukti hukum tapi pak Hadi punya kemampuan intelijen sehingga akan ada hal berbeda di tata ruang dan keagrariaan,” pungkas Wawan Sobari.

Share:

Pengumuman Terbaru