CloseMenu
CloseMenu
Kolaborasi HI UB-Kemenkomdigi Bahas Keamanan Digital untuk Wujudkan Solidaritas Global
FISIP UB Sambut Kunjungan Dua Sekolah dari Jawa Barat
“Health For Everyone”: Kolaborasi BEM FISIP UB dan PMI Malang Himpun 105 Pendaftar Donor Darah
Departemen Psikologi Adakan Workshop Pembibitan PKM: Pertahankan Tradisi Emas di PIMNAS
Aktor Politik Perempuan Minim, Prodi Ilmu Pemerintahan UB Lakukan Hal Ini
Siswa SMAN 1 Rejoso Nganjuk Antusias Lanjutkan Kuliah di FISIP UB

Aktor Politik Perempuan Minim, Prodi Ilmu Pemerintahan UB Lakukan Hal Ini

Tim Pengabdian Masyarakat Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya melakukan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tasikmadu Kota Malang. Salah satu yang diangkat adalah partisipasi kaum perempuan di dunia politik.

 

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UB, Dr Mohtar Haboddin menilai adanya sosok Ganis Rumpoko pada kontestasi Pilwali 2024 menunjukkan keterpinggiran perempuan dalam politik dan Pilwali Kota Malang 2024 memperlihatkan dominasi laki-laki.

 

“Ini fakta politik yang memperlihatkan minimnya partisipasi perempuan dalam perebutan kekuasaan. Padahal konstitusi kita sudah mengatur perihal kesempatan dan kesetaraan yang sama dalam mengakses kekuasaan,” ucapnya.

 

Mohtar menyatakan dengan hanya satu calon perempuan yang muncul bakal tidak menguntungkan bagi kaum perempuan. Alasannya, pertama adalah posisi wakil tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan yang pro-perempuan. Padahal, data pemilih menyebutkan jumlah Perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki.

 

Kedua, Pilwali 2024 masih menempatkan perempuan sebagai objek politik, ketimbang subjek politik. Ketiga pilwali 2024 belum mampu membangkitkan kesadaran kaum perempuan sebagai aktor yang mampu melakukan perubahan dalam Masyarakat.

 

“Karena itu, posisinya diperlu dan memiliki tempat yang terhormat,” imbuh Mohtar.

 

Ia menambahkan minimnya perempuan dalam kontestasi Pilwali menunjukkan kegagalan partai politik dalam menciptakan kader pemimpin politik. “Ini juga memperlihatkan kultur patriarki yang semakin kuat, sehingga tidak memberikan ruang bagi Perempuan untuk berpartisipasi dalam perebutan jabatan walikota,” tegasnya.

 

Dengan fenomena ini maka Prodi Ilmu Pemerintahan UB menilai perlu melakukan penyadaran politik secara terus menerus karena kaum perempuan harus memiliki kesadaran politik bahwa menjadi pemimpin politik suatu keharusan.

 

“Sebab, dengan menjadi pemimpin politik ikut mengambil kebijakan untuk semua warga Malang,” tuturnya.

 

Mohtar menilai dengan otonomi daerah dan demokrasi, kaum Perempuan di Kota Malang sejatinya lebih banyak berkiprah dalam politik. “Argumennya dengan berpedoman pada kandidat gubernur Jawa Timur. Pilgub 2024 memperlihatkan pertarungan tiga srikandi,” tegasnya.

 

Kegiatan pengabdian diikuti oleh 50 perempuan di Kelurahan Tasikmadu Kota Malang. Secara umum, kaum Perempuan sangat antusias menyambut kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UB. Sebab, mereka belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan Wali Kota. Karena itu, mereka sangat berharap agar setiap tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi dalam usaha menguatkan kapasitas mereka terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung. (Humas FISIP)

Share:

Pengumuman Terbaru