Senin (7/10/2024), Tim Pengabdian Masyarakat dari Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya (UB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kota Batu.
Acara ini bertujuan untuk mengembangkan desain Policy Labs guna mendukung pengembangan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Wawan Sobari, Dosen Ilmu Politik FISIP UB yang menjadi narasumber utama memaparkan konsep dasar dari Policy Labs sebagai laboratorium kebijakan.
“Di beberapa negara, Policy Labs telah berhasil menghasilkan inovasi kebijakan, seperti aturan pajak karbon di Eropa. Di Kota Batu, kita berharap Policy Labs bisa berfungsi sebagai platform untuk mengembangkan inovasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Policy Labs berbeda dengan laboratorium inovasi (labino). Di Policy Labs, kebijakan menjadi produk utama dengan pendekatan design thinking dan partisipatif.
“Di FISIP, kami juga mengajarkan desain inovasi kebijakan sebagai mata kuliah, dan tahun ini ada 18 mahasiswa dari Papua yang sedang mempelajarinya. Tahun depan, kita akan memiliki program Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan,” tambah Wawan.
Acara FGD ini dihadiri oleh Kepala dan Inovator dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Puskesmas se-Kota Batu.
Diskusi dalam FGD ini mengungkap tantangan dalam mewujudkan Policy Labs, salah satunya terkait komitmen struktural di berbagai instansi. “Tidak ada unit yang secara khusus bertanggung jawab untuk inovasi di OPD, karena selama ini hanya ada saling tunjuk tanpa adanya tanggung jawab tetap,” ujar salah satu peserta.
Kepada Humas FISIP, Wawan Sobari menekankan pentingnya acara ini untuk mengeksplorasi potensi keberadaan lembaga serupa Policy Labs di Kota Batu.
“Kami ingin merumuskan desain Policy Labs secara partisipatif, berdasarkan data dan informasi dari para inovator lokal, termasuk Among Inovasi, individu yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Batu untuk memfasilitasi inovasi,” jelasnya.
Data yang dikumpulkan selama FGD akan digunakan untuk menyusun Policy Brief yang nantinya direkomendasikan kepada Walikota Batu sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan daerah.
Pengembangan Policy Labs diharapkan dapat mencegah inovasi yang bersifat sporadis dan membantu memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Jangan sampai inovasi hanya untuk simbolik, dapat penghargaan, lalu hilang begitu saja. Inovasi harus menjadi penggerak utama untuk menyelesaikan masalah publik dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta perubahan pemerintahan,” tutup Wawan. (Athoillah/Humas FISIP)